Philippine volleyball

Berita hari ini: Kamis, 7 September 2017

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Berita hari ini: Kamis, 7 September 2017
Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Kamis, 7 September 2017.

Partai Gerindra akan telusuri kebenaran informasi kadernya jadi dalang pembakaran sekolah

Partai Gerindra mengaku tengah menelusuri informasi soal salah satu kadernya Yansen Binti yang diduga menjadi dalang pembakaran delapan sekolah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Mereka tidak akan mengambil keputusan apa pun terhadap Yansen hingga ada putusan hukum yang bersifat tetap.

“Kami pecat kalau terbukti tapi kan ada asa praduga tak bersalah dulu. Karena dia bicara seperti itu, maka kami cek dulu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di gedung parlemen.

Anggota Komisi III itu mengatakan Yansen sempat menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Yansen mengadu bahwa dirinya difitnah.

Menurut Yansen, saksi kasus sengaja diarahkan untuk menyebut namanya sebagai pelaku pembakar sekolah. Oleh sebab itu, Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri untuk mencari tahu kejelasan kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan Yansen sengaja membakar delapan sekolah dengan tujuan untuk mencari perhatian Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Selengkapnya baca di sini.

Menpora Imam Nahrawi siap dicopot Jokowi

BULU TANGKIS. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi (kiri) bermain bulu tangkis pada pembukaan Kejuaraan Nasional Bulutangkis antar Perguruan Tinggi se Indonesia memperebutkan Piala Rektor UNM 2017 di GOR Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK UNM, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 25 Agustus. Foto oleh Dewi Fajriani/ANTARA

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengaku memahami kekecewaan publik karena prestasi atlet timnas di ajang SEA Games 2017 mengalami penurunan. Oleh sebab itu, ia siap menanggung konsekuensi, termasuk jika harus melepaskan jabatannya.

Kemenpora menjanjikan timnas akan memboyong 55 medali emas. Namun, pada kenyataannya jumlah medali yang dibawa pulang hanya 38 buah.

Mau tak mau publik menjadi khawatir prestasi lebih buruk akan terjadi saat penyelenggaraan Asian Games nanti. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun 2018.

“Saya kira itu wajar. (Keinginan) itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat tetapi saya diangkat oleh Presiden. Saya diangkat Beliau dan akan bertanggung jawab kepada Beliau,” ujar Imam.

Ia mengaku sudah melaporkan hasil prestasi timnas kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Menurutnya, Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas hasil buruk di Kuala Lumpur.

“Sepulang saya dari Malaysia, saya sudah menghadap Beliau. Selain melapor masalah bendera merah putih yang terbalik, saya juga melaporkan perbaikan majalah dan keadaan atlet di Malaysia,” kata dia.

Imam mengaku menyampaikan saat itu Indonesia masih berada di peringkat lima. Dalam kondisi seperti itu, ia menilai sulit untuk dapat memperbaiki peringkat. Selengkapnya baca di sini.

Pemprov DKI Jakarta batal laksanakan uji coba pelarangan motor di Sudirman dan Thamrin

PENGENDARA MOTOR. Pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat, 25 Agustus. Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal melaksanakan uji coba pelarangan sepeda motor di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin. Semula, uji coba itu akan digelar pada 12 September. Artinya, kebijakan itu belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Setelah melakukan konsultasi, terus juga arahan baik dari Wantimpres, anggota DPRD dan dengan arahan dari gubernur, kami ramu untuk saat ini pelaksanaan pembatasan belum dapat kami laksanakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah di Balai Kota.

Alasan penundaan itu, menurut Andri, berkaitan dengan infrastruktur penunjang yang belum selesai. Salah satunya yaitu trotoar yang masih dalam proses pelebaran.

“Nanti, kalau trotoar sudah bagus, nanti kurir atau antar delivery yang biasanya gunakan motor jadi bisa pake sepeda,” kata dia.

Dinas Perhubungan juga masih perlu mengkaji soal penyediaan jumlah angkutan umum sebagai kendaraan alternatif. Termasuk rute-rute yang akan dilalui feeder bus masih membutuhkan sosialisasi. Selengkapnya baca di sini.

Bank Indonesia larang kartu kredit dan debit digesek di mesin kasir

GESEK KARTU. Bank Indonesia melarang merchant untuk melakukan penggesekan double terhadap kartu kredit atau debit milik pelanggan. Foto diambil dari situs cermati.com

Bank Indonesia (BI) melarang dilakukannya penggesekan ganda (dobule swipe) dalam transaksi non tunai. Mereka menegaskan dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali ke mesin Electronic Data Capture (EDC) dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk ke mesin kasir.

“Pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulis.

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu non tunai telah tercantum dalam Peraturan BI nomor 18/PBI/2016 mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Pada pasal 34 huruf b, BI melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

“Tercakup di dalamnya adalah larangan pengambilan data melalui mesin kasir di pedagang,” kata Agusman. Selengkapnya baca di sini.

Mantan anggota TPF: Butuh kemauan politik dari Jokowi untuk menuntaskan kasus Munir

MUNIR. Istri aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati (kiri) mengikuti aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya Munir di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Foto oleh ANTARA

Mantan anggota Tim Pencari Fakta untuk kasus Munir Said Thalib, Tini Hadad mengaku kecewa atas respons pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo yang tak kunjung menindaklanjuti temuan TPF. Bahkan, hingga kini tidak ada pertanda, kasus Munir akan kembali dibuka.

Padahal, yang selama ini dihukum baru sebatas pelaku eksekutor seperti mantan pilot Garuda Pollycarpus dan mantan Presiden Direktur Garuda Indonesia Indra Setiawan.

“Kami mantan anggota TPF merasa pekerjaan kami menjadi sia-sia karena ini tidak dibuka,” ujar Tini di kantor Imparsial.

Padahal, untuk mengumpulkan dan menyajikan data dengan serius dibutuhkan waktu dan kehati-hatian. Laporan tersebut disajikan dengan beberapa bukti yang kuat.

“Meskipun beberapa lembaga negara menolak bekerja sama dengan tim untuk membeberkan fakta seputar peristiwa pembunuhan,” kata dia.

Tini juga mempertanyakan isu hilangnya dokumen TPF Munir yang sempat muncul. Ia mengaku tidak habis pikir bagaimana bisa dokumen tersebut justru tidak ditemukan.

“Ini memperlihatkan manajemen pemerintah tidak benar juga,” ujarnya.

Padahal, seharusnya temuan TPF itu aman dan bisa dibuka ke publik. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!