Istana: Proyek kereta cepat diserahkan pada BUMN

JAKARTA, Indonesia — Proyek pembangunan kereta cepat yang sebelumnya telah diputuskan untuk tak dilanjutkan oleh pemerintah rupanya belum benar-benar batal. Kini, proyek tersebut dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

“Kalau yang kereta cepat, presiden putuskan bahwa itu bukan proyek pemerintah. Silakan dijadikan rencana bisnis BUMN. Jadi silakan pertimbangan ekonomi dan lainnya lebih ke B2B (business to business), jadi pemerintah tidak ikut campur,” kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Selasa 8 September 2015. 

Saat proposal Jepang dan Tiongkok untuk membangun kereta cepat di Indonesia telah ditolak oleh pemerintah, Menteri BUMN Rini Soemarno memang termasuk salah satu pihak yang  berpendapat bahwa proyek tersebut sesungguhnya layak untuk dilanjutkan.

“Kami akan mempertahankan proyek kereta ini meskipun tanpa bantuan pemerintah, karena kami melihat wilayah-wilayah yang dilalui trayek tersebut bisa dikembangkan dengan baik,” kata Rini pekan lalu di kantornya sebagaimana dikutip oleh media.  

Pemerintah sendiri masih menganggap kereta api cepat diperlukan. Tapi, anggaran negara lebih diprioritaskan untuk membangun kawasan luar Jawa. Akibatnya, proyek kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta dan Bandung urung dilaksanakan. 

“Ya jadi karena Jakarta-Bandung kan sudah ada moda transportasi kereta biasa, jalan tol, jalan lama, jalan puncak, lewat sumedang ya kan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Sofyan Djalil pekan lalu.

Menurut Sofyan, pemerintah tidak ingin mensubsidi Jakarta-Bandung. Dana pembangunan yang ada lebih baik dimanfaatkan untuk pembangunan luar Jawa. 

Kamu setuju?— Rappler.com

Baca juga:

• No more bullet train for Indonesia
• Naik ‘high speed train’ Shanghai-Beijing
• Tiket kereta Manggarai-Bandara Soetta Rp 100 ribu