Surat terbuka untuk Ahok dari Komunitas Peduli Kampung Kota

JAKARTA, Indonesia — Kontroversi relokasi warga bantaran sungai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlanjut.

Kali ini, kalangan akademisi dan aktivis dari Komunitas Peduli Kampung Kota mengirim surat ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama. 

Isinya antara lain meminta Ahok untuk mengkaji kembali kebijakan pemindahan warga bantaran sungai, membangun dialog dengan warga, dan mempertimbangkan pendekatan perbaikan kampung melalui pembangunan kampung susun berbasis komunitas.

Sebelumnya seperti diketahui, Pemprov DKI merelokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, akhir Agustus dan berakhir ricuh antara warga dan petugas Satpol PP.

Berikut isi lengkap suratnya: 

Salam sejahtera, Kami adalah para akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam “Konferensi Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota” – sebuah gerakan gotong royong lintas disiplin dan lintas generasi yang ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kampung dan kota di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keberlanjutan.

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan tiga (3) hal kepada Bapak. 

Pertama, kami menghimbau Bapak Gubernur DKI Jakarta agar mengkaji kembali seluruh kebijakan pemindahan warga bantaran sungai untuk menghindari kejadian seperti di Kampung Pulo.

Sejarah telah membuktikan di seluruh dunia, bahwa penggusuran masyarakat untuk kegiatan pengembangan atau perbaikan area oleh pemerintah telah terbukti berdampak jauh lebih luas dari sekadar hilangnya rumah atau sekedar tempat tinggal dan mencari nafkah. 

Kami telah mempelajari secara seksama laporan teknis dari berbagai pihak terkait dan mendiskusikannya bersamasama. 

Kajian yang melibatkan banyak pihak yang berpengalaman tersebut menyimpulkan bahwa dampak penggusuran akan lebih berbahaya secara politik, ekonomi, sosial dan budaya dibanding masalah teknis lingkungan yang sepertinya dapat diatasi dengan tindakan penggusuran dan relokasi. 

Sebagai referensi global, strategi penggusuran, seperti yang pernah diterapkan di Amerika Latin, Asia, Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya bukan saja berakhir dengan masalah baru bagi keluarga yang digusur dan dipindahkan, tetapi juga bagi kota yang bersangkutan. 

Strategi ini telah lama ditinggalkan oleh banyak negara. 

Sebagai referensi lokal kita bersama, ada baiknya kita mengingat masalah penggusuran pertama di Jakarta untuk Pembangunan Kota Taman Menteng di zaman kolonial, yang dikatakan MH Thamrin sebagai perampasan dan pemiskinan warga, karena telah merampas dan memusnahkan budaya berkebun buah mereka. 

Begitu juga penggusuran Kampung Senayan dan Kebon Kelapa bagi pembangunan Kompleks Gelora. Pada zaman Ali Sadikin pun muncul hal serupa. Penghidupan dan kebudayaan warga Kuningan sebagai pengelola susu sapi dan batik Betawi akhirnya musnah. 

Warga yang diusir secara mendadak tanpa proses dialog dan konsultasi telah tercerabut dari akar kehidupannya secara politik, sosial, ekonomi dan budaya, berakhir dengan kehilangan budaya, penurunan kemampuan perekonomian karena kehilangan mata pencaharian asli sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian mengakibatkan perlahan-lahan terjadi pemiskinan massal (slow impoverishment) yang sulit untuk dipulihkan kembali.

Kedua, sesuai dengan hasil rembug dalam berbagai perspektif keilmuan, kami mengusulkan kepada Bapak dan para aparat Pemprov DKI untuk memberi ruang dan kesempatan bagi alternatif-alternatif solusi yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan warga, terutama mereka yang paling rentan dan miskin.

Solusi yang diharapkan akan menjadi tepat guna, efektif dan dan dapat mengembangkan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan. 

Sebagai langkah untuk mendapatkan solusi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, kami memohon agar pemerintah mendampingi warga dalam memilih solusi dan terlibat aktif dalam awal proses perencanaan, perancangan hingga memutuskan pilihan-pilihan terbaiknya. 

Pola ini kami harapkan dapat dikembangkan untuk warga lainnya di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung. Beragam pilihan dan keterlibatan aktif warga bukan sekadar amanat Konstitusi tetapi juga sebuah strategi dan cara pembangunan yang sesuai dengan norma-norma manusia modern yang terpelajar dan menghargai kemanusiaan serta mendukung kemanusiaan yang manusiawi, damai dan berkelanjutan.

Ketiga, seperti yang pernah dipaparkan di hadapan Bapak pada akhir Juli 2015, salah satu usul kami adalah pendekatan perbaikan kampung melalui pembangunan kampung susun berbasis komunitas.

Usul-usul pendekatan yang lainnya akan kami kembangkan bersama-sama dengan masyarakat untuk dapat mencapai hasil yang kami harapkan, manusiawi, damai dan berkelanjutan.

Pada akhirnya kami berharap, Bapak dapat meluangkan waktu untuk mempelajari usulan kami. Usulan ini terbuka untuk didiskusikan dan diuji sebagai salah satu alternatif solusi.

 

Bila kesempatan untuk berpartisipasi dibuka, kami percaya akan muncul banyak solusi kreatif yg tepat guna. Bila diperlukan kami pun siap membantu implementasinya, termasuk mengerahkan sumberdaya yang diperlukan bersama pihak kementerian, universitas, serta dukungan pendanaan swadaya masyarakat maupun lembaga bantuan dana.

Sekali lagi kami ingin berkontribusi bagi terwujudnya Jakarta Baru yang memanusiakan dan melibatkan warga tanpa pandang bulu. Kami yakin, pelaksanaan janji Jakarta Baru mempersyaratkan transparansi dari seluruh proses pengambilan keputusan serta pilihan-pilihan yang matang dan inovatif, yang juga tanggap terhadap berbagai kebutuhan warga serta mampu dijalankan oleh warga di masa depan.

Melalui dialog yang saling memberdayakan dan menguatkan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan warganya, kami yakin kita mampu membangun hubungan harmonis antara warga dan pemerintah kota.

Dengan keharmonisan ini kita akan menemukan solusi yang partisipatif dan tepat guna bagi terwujudnya Jakarta sebagai kota dengan komunitas, budaya, ekonomi dan ekologi yang sehat, manusiawi dan berkeadilan bagi warga sekarang dan generasi masa depan.

Salam, Konferensi Akademisi dan Praktisi Pencinta Kampung Kota. 

Siapa saja yang menandatangani surat ini? Baca daftar namanya di sini.—Rappler.com

BACA JUGA:

• Setelah Kampung Pulo, Pemprov DKI akan tertibkan Bukit Duri
• Kontroversi kepemilikan tanah Kampung Pulo
• Warga Kampung Pulo menolak digusur, bentrok dengan petugas