Wawancara Ketua KPU soal pilkada serentak: Politik uang adalah kejahatan

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Wawancara Ketua KPU soal pilkada serentak: Politik uang adalah kejahatan

ANTARA

Kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, pelaksanaan pilkada serentak 2015 berjalan lancar


JAKARTA, Indonesia — Husni Kamil Manik tengah dalam perjalanan ke Bandung, Jawa Barat, ketika Rappler mengontak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini melalui telepon, hari ini, Kamis, 10 Desember 2015.  

Ia akan menghadiri Festival Hari Anti-Korupsi, acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tahun ini dipusatkan di Bandung.

Kemarin, Rabu, 9 Desember, saat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak digelar, Husni berada di Padang, Sumatera Barat. Ia mencoblos di TPS 6 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo.

(BACA: LIVE BLOG: Pilkada Serentak 2015)

“Seluruh proses pilkada belum selesai sampai penghitungan suara dan disahkannya hasil pilkada. Tapi sejauh ini pelaksanaannya lancar,” kata Husni.  

Namun ada 5 daerah yang batal mengikuti pesta demokrasi kemarin, akibat belum ada keputusan hukum yang final dan mengikat terkait kandidat untuk ikuti pilkada serentak.

“Menunggu proses hukumnya dulu,” kata Husni.

Meski demikian, bersama komisioner KPU lainnya, Husni mencatatkan sejarah baru, menjadi penyelenggara pilkada serentak di 32 provinsi, yang melibatkan sembilan provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, dan 829 pasangan calon kepala daerah. Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia.

(BACA: Hasil hitung cepat pilkada 2015)

Tahun lalu, KPU juga membuat terobosan dalam pemilu presiden 2014 dengan menerapkan open data. 

Berikut wawancara Rappler dengan Husni seputar pilkada serentak:

Bagaimana target pemilih yang datang ke TPS dan memilih?

Target pemilih pada pilkada serentak 2015, sesuai yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), adalah 77, 5 persen. Ini berlaku umum untuk semua pemilu. 

Sejauh ini, untuk pilkada kemarin, angka yang masuk ke KPU, partisipasi pemilih sekitar 70 persen. Namun ini belum final.  

Jika dibandingkan dengan angka rata-rata partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya yang berkisar 55–65 persen, berarti ada peningkatan angka partisipasi pemilih di pilkada serentak.

Angka partisipasi lebih tinggi di daerah desa dan perkampungan. Ada perilaku pemilih yang berbeda dibandingkan dengan di daerah perkotaan, apalagi di kluster perumahan dan kondominium. Kalau di daerah elit seperti ini, angka partisipasi pemilih rata-rata 20–25 persen. Ini tengah didalami KPU. Apakah ada unsur pemilih cuek?

Ada juga soal elektabilitas calon. Kalau pasangan calon yang ada buat pemilih tidak menarik, tidak sesuai harapan, akhirnya mereka malas untuk datang ke TPS. Angka partisipasinya jadi rendah. 

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penghitungan suara Pilkada Tangerang Selatan di TPS 25 Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 9 Desember 2015. Foto oleh Muhammad Iqbal/Antara

Bagaimana dengan keluhan pemilih yang tidak menerima surat suara?

Sejauh ini minor laporannya, sih. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU sudah jauh-jauh hari melalukan sosialisasi, termasuk menerbitkan panduan bagi petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). 

Sosialisasi merata sampai ke tingkat kampung dan desa. Petugas KPPS bahkan harus bertemu dengan calon pemilih, mendapatkan tandatangan bukti sudah mendapatkan surat undangan, dan di situ sekaligus dilakukan sosialisasi termasuk soal jangan terpengaruh politik uang. 

Politik uang masih jadi keluhan dalam pilkada serentak ini. KPU punya datanya?

Laporan lisan banyak masuk. Tapi belum kami verifikasi. Ini tugasnya pengawas pemilu dan penegak hukum. KPU menganggap politik uang bukan lagi sekedar penyimpangan. Politik uang adalah kejahatan. Harus ditangani serius.  

Melawan politik uang harus dilakukan secara sistematis. Salah satu materi penting dalam sosialisasi pilkada serentak adalah hindari politik uang.  

Masalahnya, seringkali sesudah pemilu atau pilkada, soal politik uang ini hilang dari pemberitaan, hilang dari perhatian publik. Padahal ini harus kita ikuti terus, memastikan pelakunya dihukum. Karena ini kejahatan serius.  

Peran KPU adalah di sisi pencegahan, sosialisasi. Proses selanjutnya di pengawas pemilu dan penegak hukum. Media dan masyarakat kami harapkan mengikuti semua proses sampai akhirnya. Catatan-catatan soal politik uang ini jangan dilupakan.   

Bagaimana dengan keamanan, selain insiden pemukulan di Keerom, Papua?

Sejauh ini alhamdulillah lancar, aman. Koordinasi dengan polisi dan TNI berjalan intensif. Yang paling penting, masyarakat sudah dewasa dan makin rasional. Mereka tidak terpengaruh dinamika di lapangan, terutama provokasi isu-isu.  

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah juga berjalan baik. Termasuk dengan pasangan calon.  

Ini kemajuan yang menggembirakan, karena KPU akan menyiapkan pilkada serentak jilid 2 untuk 101 kepala daerah di awal 2017, juga persiapan pemilu 2019.

Porsi pasangan calon kepala daerah perempuan meningkat?

Kalau dari segi jumlah calon, seingat saya tidak ada peningkatan. Apakah yang muncul sebgai pemenang lebih banyak?  Kalau iya, saya ikut senang. Tapi kita tunggu proses penghitungan resmi.

Pasangan petahana (incumbent), banyak yang menang?

Ini juga kita tunggu penghitungan resmi saja. Memang saya lihat hitung cepat dan lembaga survei ada yang bilang demikian. Tapi di level gubernur saja, lebih dari satu petahana yang kalah, angka sementara. Jadi kita tunggu saja hasil resmi, ya. —Rappler.com

BACA JUGA laporan lengkap pilkada serentak 2015:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!