Jokowi tagih Rizal Ramli soal perbaikan ‘dwelling time’

JAKARTA, Indonesia—Presiden Joko “Jokowi” Widodo menagih laporan perbaikan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait perbaikan waktu untuk dwelling time. Jokowi sebelumnya menugaskan Rizal agar mempersingkat waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time). 

“Saya ingin dapatkan laporan dari Menko Maritim dan menteri terkait lainnya terkait langkah yang sudah kita ambil untuk menekan dwelling time,” kata Jokowi, Selasa, 22 Desember.

Apa yang diinginkan Jokowi dari Rizal? “Saya ingin melihat perubahan yang konkrit,” katanya. 

Jokowi mengatakan, ia tak hanya melimpahkan tugas perbaikan waktu tunggu di Pelabuhan pada Rizal, tapi juga memonitor lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Saya terjunkan di lapangan dan hasilnya sudah mendapatkannya,” ujarnya. 

Jokowi menekankan bahwa tidak ada main-main dalam upaya perbaikan dalam proses dwelling time tersebut. “Karena apapun, kita telah masuk era kompetisi, era persaingan antarnegara yang memerlukan kecepatan, efisiensi untuk meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan daya saing kita,” katanya. 

Jika Indonesia lebih lamban dan tidak efisien dibanding negara lain, maka akan ditinggal.

“Saya minta terus pembenahan-pembenahan dari tahapan custom clearance, maupun post custom clearance, pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik, untuk mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api,” katanya. 

“Kita harapkan semua bisa diatasi secepatnya,” katanya lagi. 

Tarif denda dwelling time selama ini dianggap terlalu murah, yaitu Rp 27.500 per hari per kontainer berukuran 20 kaki persegi.

Medio Juni lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo marah besar saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapati dwelling time masih berkisar di angka 5,6 hari dari target 4,7 hari. Presiden Jokowi menugasi Menko Rizal untuk membenahi dwelling time, dengan target menjadi 4 hari, paling lambat pada Oktober 2015.

Rizal Ramli dilantik pada 12 Agustus lalu dalam reshuffle (kocok ulang) kabinet jilid pertama. Ekonom senior ini menggantikan Indroyono Soesilo.

Rizal memaparkan sejumlah jurus memangkas waktu tunggu bongkar muat. 

Antara lain: 

• Menaikkan biaya denda kelebihan waktu tunggu.
• Meminimalkan barang yang masuk jalur merah.
• Membuat buffer zone, alias tempat penumpukan barang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya yang terkait dengan karantina Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pertanian, atau bahan peledak.
• Yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan adalah pulau yang ada di kawasan Kepulauan Seribu. Untuk yang bahan berbahaya, misalnya, pihaknya akan menyiapkan Pulau Damar yang jaraknya agak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok.
• Membangun jalur kereta barang yang langsung menuju ke pelabuhan.
• Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu administrasi barang.
• Memangkas perizinan.
• Memberantas praktik mafia.

Apakah Rizal Ramli sudah melaksanakan semua rencananya untuk memenuhi target presiden?

BACA JUGA 

• Jokowi marah soal dwelling time 
• Rizal Ramli: Nangkap mafia nggak susah, asal rajin nanya