Menkeu Sri Mulyani: 3 hal tekanan berat penerimaan pajak

JAKARTA, Indonesia – Ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu dilakukan agar Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 lebih realistis. 

“Paruh kedua tahun ini ekonomi mungkin akan melambat, tetapi semoga tahun depan meningkat lagi,” kata Mari, yang juga mantan menteri perdagangan dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, pada Kamis malam, 4 Agustus.

Sementara itu, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik mengatakan bahwa pemotongan anggaran pasti akan berpengaruh terhadap industri tertentu, termasuk industri hotel dan penerbangan karena yang dipangkas adalah antara lain biaya perjalanan dinas. 

“Tapi yang paling krusial dibenahi adalah data.  Jadi kebijakan impor produk pangan misalnya, jangan sampai didasarkan pada data yang tidak sinkron lagi antar instansi. Data industri harus dibenahi juga” agar tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pulih, kata Yani.

Usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden di Jakarta pada Rabu, 3 Agustus, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait pengelolaan keuangan pada tahun 2017. Sebagaimana dimuat laman setkab.go.id, berikut keterangan lengkap Menkeu terkait APBN 2017 dan situasi anggaran saat ini:

Penerimaan pajak 2016 alami tekanan berat

Saudara-saudara sekalian, hari ini kita membahas untuk penyelesaian persiapan finalisasi Nota Keuangan 2017. Namun tentu saja untuk bisa menyusun APBN 2017 yang credible dan solid, kita perlu melihat kemungkinan kondisi APBN tahun 2016.

Dan oleh karena itu, pada hari ini Bapak Presiden telah memberikan keputusan untuk kondisi yang dihadapi tahun 2016 dan bagaimana  langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat APBN menjadi instrumen fiskal yang credible.

Yang tadi disampaikan Bapak Presiden adalah tetap menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi sehingga kesempatan kerja bisa terus dilakukan dan juga pengentasan kemiskinan serta untuk mengurangi kesenjangan. Juga diminta untuk perbaikan di dalam pelaksanaan-pelaksanaan APBN dengan prinsip efisiensi.

Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden (anggaran) tahun 2016, sebelum kita kemudian melakukan pembahasan tahun 2017 untuk disampaikan di depan Dewan pada tanggal 16 Agustus oleh Bapak Presiden.

Pertama, untuk tahun 2016, sesudah melihat realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, jadi 2 (dua) tahun terakhir, penerimaan perpajakan memang mengalami tekanan yang sangat berat. Karena berdasarkan hitungan yang kami lakukan, dengan jatuhnya harga komoditas, jadi kalau kita bicara tentang komoditas minyak dan gas, batubara, kemudian kelapa sawit, dan pertambangan lainnya, maka penerimaan negara pasti akan mengalami juga penurunan, karena objek pajaknya nilainya menjadi menurun secara cukup besar.

Kedua, Kami juga melihat di sektor-sektor seperti perdagangan, konstruksi juga mengalami situasi tekanan yang cukup terlihat dari sisi volume aktivitas. Sampai hari ini kita melihat bahwa sektor-sektor tersebut pertumbuhannya kira-kira hanya separuh dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketiga, kondisi dunia yang mengalami perlemahan mengakibatkan perdagangan luar negeri kita juga mengalami kontraksi. Jadi kalau lihat statistik ekspor maupun impor, itu mengalami kontraksi dari kuartal pertama 2015 hingga sampai dengan 2016 ini semester pertama.

Situasi hal itulah yang kita lihat dari sisi harga komoditas, dari sisi kegiatan ekonominya yang mengalami perlemahan terutama di sektor-sektor yang selama ini memberikan konstribusi cukup besar pada perekonomian yaitu konstruksi, perdagangan, dan industri manufaktur, serta adanya perlemahan di dalam perdagangan dunia yang tercermin dari sisi ekspor dan impor Indonesia. Maka Kementerian Keuangan hari ini melaporkan kepada Bapak Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet bahwa penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan. Ini dikarenakan karena basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 (dua) tahun sebelumnya dari 2014, 2015, kemudian ke 2016.

Pada tahun 2014 saja waktu itu, realisasi penerimaan pajak itu kira-kira Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Jadi kalau lihat angka realisasi APBN-P 2014 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah, penerimaan perpajakan itu Rp 100 triliun lebih kecil dari yang tadinya direncanakan. Tahun lalu 2015, realisasi penerimaan pajak kita, karena harga komoditas turun, perdagangan turun, dan ekonomi kita mengalami pelemahan, realisasinya berdasarkan LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah, itu Rp 248,9 triliun lebih kecil dari yang direncanakan. Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil. Padahal, perhitungan untuk penerimaan pajak itu menggunakan angka yang direncanakan, bukan angka realisasi. Sehingga ini menyebabkan tahun 2016 tekanan terhadap APBN begitu sangat tingginya karena basis perhitungannya sangat tinggi.

Menkeu Sri memangkas belanja negara

Oleh karena itu, kami hari ini melaporkan kepada Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet bahwa kami perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBN kita menjadi kredibel. Karena tema dari Bapak Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence serta trust. Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi.

Namun, ini tidak menjadi bahan bagi kami untuk mengatakan bahwa seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan. Justru sebaliknya, Presiden meminta bahwa kami akan terus melakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan yang tadi, sektor prioritas; infrastruktur, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak, yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp  219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN.

Langkah-langkah yang tadi disampaikan dalam Sidang Kabinet adalah mengurangi belanja Rp  65 triliun di kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp  68,8 triliun. Pengurangan ini terutama ditujukan untuk di kementerian/lembaga adalah aktivitas yang diangggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Ini terutama berkaitan dengan terutama perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, dan bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini.

Kami akan melakukan bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan Bappenas untuk menyisir belanja kementerian/lembaga agar bisa dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang prioritas. Yaitu masalah pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan, dalam hal ini tetap kami prioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan. Namun, kami akan melakukan penelitian bersama dengan Menteri Bappenas dan Menko yang lain untuk bisa melihat scope efisiensi yang bisa dikurangi.

Dan kami juga akan melihat beberapa pengeluaran untuk daerah, memang dikurangi tapi itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, maka dengan otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi. Sedangkan yang lainnya mungkin kami akan mencoba supaya APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan sehingga pemerintah bisa membangun confidence di dalam perekonomian.

Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.

Menkeu Sri tentang asumsi APBN 2017

Seperti disampaikan oleh Pak Menteri Seskab bahwa keputusan Bapak Presiden telah menyetujui hal ini dan kami akan melaksanakan. Untuk tahun 2017, barangkali akan disampaikan nanti pada saat Presiden menyampaikan pidato. Jadi mungkin kami tidak menyampaikan dulu pada saat pembicaraan hari ini.

Namun yang paling penting, 2017 kami akan menggunakan pembahasan yang sudah disampaikan dengan DPR selama ini, terutama dari sisi asumsi makro tahun 2017, yaitu pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,3 persen, inflasi 4 persen, suku bunga 5,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap US dolar Rp 13.300, harga minyak mentah US$ 45 per barel dan lifting minyak 780.000 barel per hari. Ini yang masih di dalam semua kesepakatan yang selama ini telah dibahas dengan DPR. Dan kami akan menggunakan kalkulasi itu di dalam penghitungan Nota Keuangan tahun 2017 yang Bapak Presiden akan menyampaikan pada tanggal 16 Agustus.

Menkeu Sri tentang outlook perubahanAPBN 2016

Untuk outlook 2016, kami tidak melakukan perubahan sama sekali kecuali mungkin untuk nilai tukar. Jadi sesuai dengan APBN yang telah dibahas dengan DPR, pertumbuhan ekonomi akan diasumsikan tetap 5,2 persen, inflasi 4 persen, suku bunga 5,5 persen, nilai tukar yang tadinya Rp 13.500 akan menggunakan nilai yang lebih update sekarang yaitu Rp 13.300 per dolar, harga minyak Rp 40 dolar per barel, jadi tetap sama, lifting minyak 820.000 barel per hari tetap sama dengan yang diasumsikan di dalam APBN-P, dan lifting gas adalah 1.150.000 barel setara minyak per hari.

Untuk outlook defisit, tahun 2016 sesudah melakukan langkah-langkah tadi yang telah disetujui oleh Bapak Presiden, kami perkirakan (defisit) akan 2,5 persen dari GDP, jadi agak sedikit meningkat dari APBN-P, yaitu 2,35. Dan oleh karena itu, ada tambahan sedikit dari sisi pembiayaan sekitar  Rp 17 triliun .

Selama sepekan pertama sejak dilantik menjadi menteri keuangan pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani melakukan konsolidasi terutama terkait dengan situasi rawan penerimaan pajak.  Awal pekan ini, Sri Mulyani mendampingi Jokowi melakukan sosialisasi Tax Amnesty di depan ribuan pengusaha di Jakarta.  Fasilitas Tax Amnesty menjadi andalan pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan APBN 2016 – Rappler.com