Jokowi janjikan modal usaha kepada warga miskin di pedesaan

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah berjanji memberi perhatian khusus pada masyarakat miskin di pedesaan dengan, antara lain, mempercepat proyek infrastruktur dan memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat.

“Selain itu, perlu dilakukan segera langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan (masalah) akses terhadap tanah serta persoalan ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan,” kata Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo di Jakarta pada Rabu, 24 Agustus.

Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintahan Jokowi.Yang lain adalah mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Jokowi, pendapatan petani di pedesaan sangat rendah karena sebagian besar mereka merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare per orang.

“Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikian, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam,” kata Jokowi.

Tingkat pendapatan yang rendah, kata Jokowi, membuat para buruh tani dan petani kecil rentan terhadap kenaikan harga pangan dan mendorong mereka migrasi ke kota-kota.

Presiden meminta kementerian dan lembaga lain yang terlibat dalam percepatan reforma agraria untuk segera wujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy) dan lakukan singkronisasi sistem hukum dan peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria.

Dalam pidato kenegaraannya pada Selasa, 16 Agustus, lalu, Jokowi mengatakan pemerintahannya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 760 trilliun, atau hampir 37% dari anggaran belanja, untuk ditransfer ke daerah, termasuk untuk dana desa, sebagai bagian dari perubahan paradigma pembangunan.

Jokowi mengatakan pada Rabu, 24 Agustus, bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa tersebut untuk sektor-sektor produktif. Dia tidak memberikan rencana detil dari optimalisasi anggaran tersebut.

Dalam pidatonya pada 16 Agustus, Jokowi juga mengatakan angka kemiskinan Indonesia turun dari 28,28 juta orang atau 11,25% dari jumlah penduduk pada 2015 lalu menjadi 28,01 juta jiwa atau sekitar 10,86% pada Maret 2016.

Pemerintah menggolongkan seseorang miskin bila dia berpenghasilan di bawah Rp 600 ribu per bulan.

Menurut BPS, sedikitnya 7,02 juta orang atau 5,5% penduduk Indonesia merupakan penganggur terbuka atau pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan pada Februari 2016, turun dari 7,45 juta orang atau 5,81% pada Februari 2015. – Rappler.com