Perangi ‘illegal fishing’, Menteri Susi dianugerahi gelar honoris causa dari Undip

Fariz Fardianto

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Perangi ‘illegal fishing’, Menteri Susi dianugerahi gelar honoris causa dari Undip

ANTARA FOTO

Susi Pudjiastuti sempat ragu, apakah lulusan SMP seperti dirinya layak mendapat gelar ini dari universitas terkemuka

SEMARANG, Indonesia — Sepak terjangnya yang mampu memerangi mafia penangkapan ikan secara ilegal membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meraih penghargaan tertinggi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Susi menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung Aula Undip pada Sabtu, 3 Desember. Penganugerahan gelar tersebut dihadiri beberapa menteri di lingkungan Kabinet Kerja dan disaksikan mahasiswa setempat.

Penganugerahan gelar akademik ini merupakan pertama kali bagi Susi selama puluhan tahun berkarir di dunia perikanan nasional. Ia sebelumnya juga sempat menyabet penghargaan Leaders for a Living Planet Award dari lembaga World Wildlife Fund (WWF) dan raihan gelar lainnya dari berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Ia merasa terharu tatkala mendapat kabar tersebut mengingat dirinya selama ini hanya fokus bekerja untuk mendedikasikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

“Saya juga merasa terhormat tapi di kepala saya masih bertanya-tanya apakah saya pantas mendapatkannya. Yang jelas tetap mensyukuri apapun yang diberikan oleh negara,” kata Susi saat menggelar konferensi di Gedung Rektor Undip, Jumat, 2 Desember.

Di usianya yang menapaki 50 tahun, ia senang kerja kerasnya dalam memerangi mafia ikan mendapat apresiasi tertinggi dari kalangan akademisi. Padahal, ia sempat ragu apakah lulusan SMP seperti dirinya layak mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari kampus terkemuka seperti Undip. 

“Saya tentunya lebih terkejut lagi ketika diberi amanat oleh Presiden Jokowi menjabat Menteri Kelautan di mana wilayah kerjanya mencakup sepertiga dari luas bentang alam Indonesia,” ujarnya lagi sambil tersenyum lebar.

Ia pun sadar bila jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sering mematik kontroversi. Bahkan dari internal kementeriannya sendiri banyak yang mempertanyakan latar belakang pendidikannya.

Ia bercerita kerap dikomplain oleh pihak-pihak yang ragu akan kinerjanya. “Memimpin dengan hanya sekolah sampai kelas 2 SMA itu ternyata banyak yang komplain juga, lho. Untungnya, saya jarang baca medsos sehingga jarang melihat orang marah akan keputusan presiden yang kontrovesial,” ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) menerima piagam promosi dari Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama pada penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) pada 3 Desember 2016. Foto oleh R Rekotomo/Antara

Dengan berbagai pertimbangan matang ditambah pengalamannya bekerja di industri perikanan nasional selama 33 tahun akhirnya membuatnya berani menerima pinangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ia mengaku hanya ingin memberi kontribusi maksimal bagi negeri ini.

Misi utamanya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim terus dilakukannya mulai mengusir kapal-kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia, meneken larangan moratorium hingga membentuk satgas 115.

“Itu komitmen saya sebagai menteri. Saya juga ingin menutup investasi bagi industri tangkap milik perusahaan asing. Jika semuanya kita tindak tegas, maka sumber daya alam kita dapat dikelola dengan maksimal,” sambungnya.

Tertibkan kepemilikan pulau di Indonesia

Usia meraih gelar kehormatan dari Undip, ia menegaskan akan tetap menerapkan kebijakan strategis tanpa kompromi. Pada Januari 2017, ia akan mulai menegakan aturan soal kepemilikan pulau-pulau kecil di semua wilayah Indonesia.

“Saya tetap mengambil kebijakan yang berpihak bagi rakyat Indonesia. Tahun depan saya tertibkan kepemilikan pulau-pulau di Indonesia. Karena setiap daratan pulau, 30 persennya hanya boleh dimiliki warga asing sedangkan sisanya milik masyarakat,” katanya.

“Apalagi selama ini kita tidak pernah mendata berapa banyak pulau yang kita miliki dari ujung Sabang sampai Merauke. Ini tanda bahaya, sebab pulau kita sangat banyak,” ungkapnya.

Di lain pihak, Ketua Senat Undip Sunarso menyampaikan penganugerahan gelar bagi Menteri Susi telah melewati kajian panjang. Semuanya sudah melalui usulan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip.

Pihak fakultas melihat adanya prestasi luar biasa yang ditorehkan Menteri Susi yang memajukan industri perikanan dan kelautan. “Kita turut berbahagia atas penganugerahan gelar tersebut. Ilmu kelautan harus bermanfaat bagi umat manusia,” katanya.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama berpendapat sosok Susi yang penuh kontroversial ternyata mampu melahirkan program kerja yang mengedepankan tindakan ilmiah.

Susi mampu melakukan perubahan besar di bidang perikanan. Misalnya, melarang penangkapan lobster dan kepiting dengan sistem jaring besar (cantrang) sampai menggebrak di bidang politik nasional maupun internasional.

Ia menganggap Susi jadi sosok yang unik, karena meskipun tak memiliki ijazah pendidikan tinggi, tapi punya nilai tertinggi dari Badan Nasional Profesi. “Ini bukti kalau tokoh nasional tak hanya muncul di perguruan tinggi. Kami sebagai perguruan tinggi berbadan hukum wajib memberikan gelar bagi tokoh bangsa,” kata Johan. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!