Dianggap otoriter, begini tanggapan Presiden Jokowi

JAKARTA, Indonesia — Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan membuat sejumlah pihak menuding Presiden Jokowi otoriter.

Sebab, dengan Perppu tersebut, pemerintah kini tak perlu lagi menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap mengancam Pancasila.

Kini pemerintah hanya perlu memberikan satu kali peringatan kepada ormas yang dianggap melanggar sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas tersebut.

Presiden Jokowi membantah jika dirinya disebut otoriter. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Pembukaan Pasanggiri Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa 8 Agustus 2017.

Saat itu Presiden Jokowi meminta salah satu peserta Persinas bernama Gladis untuk maju menjawab kuis. Presiden pun meminta agar Gladis maju lebih dekat kepadanya. “Nggak usah takut, presidennya nggak diktator, kok,” kata Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi kemudian menyinggung adanya anggapan di media sosial yang menyebutkan dirinya sebagai presiden yang otoriter dan diktator. “Masa wajah saya kayak gini wajah diktator,” katanya.

Presiden Jokowi kemudian meminta Glandis untuk menyebutkan 7 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun Gladis mengatakan dirinya tidak tahu. Presiden pun berkata, “Lah, tadi maju mau jawab, nggak?” Gladis pun menjawab, “Nggak pengin maju, tapi tadi didorong-dorong.” —Rappler.com