Imam Prasodjo protes kerjasama reforma agraria dengan WWF Indonesia

JAKARTA, Indonesia – Pengamat sosial yang juga aktif menekuni isu perubahan iklim, Imam B Prasodjo memasang surat terbuka di dinding akun Facebook-nya, Sabtu, 21 Oktober. Surat itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.  

Imam protes karena pemerintah, melalui kantor Menko Perekonomian, membentuk sekretariat bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial bersama WWF Indonesia.

Berikut isi surat terbuka itu:

SURAT TERBUKA UNTUK
Pak Menko Perekonomian Darmin Nasution Yth.

Terkadang mendukung kerja pemerintah ini memang tak mudah. Banyak program bagus dicanangkan tetapi tiba-tiba dilaksanakan dengan cara aneh yang menimbulkan tanda-tanya. Berikut salah satu contohnya. Ini terkait dengan implementasi Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Pada awal dicanangkannya program RAPS ini, saya melihat sendiri banyak aktivis sosial dan kalangan masyarakat antusias mendukung Kebijakan RAPS yang dicanangkan Pak Jokowi ini. Siapa yang tak mendukung bila program ini memang betul-betul ditujukan sebagaimana disebut dalam tulisan ini:

http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html

Kebijakan ini, betapa pun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat, namun disambut dengan baik karena membawa misi mulia, yaitu untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi di negeri ini. Kebijakan sebelumnya yang bias terhadap pola “State Forestry” dan “Capital Forestry” akan dicoba diimbangi dengan “Social Forestry” yang lebih pro-rakyat miskin.

Saya selama ini juga bergembira membantu banyak teman di jajaran birokasi sebagai rekan diskusi untuk membahas RAPS ini agar program ini menjadi gerakan “menyejahterakan rakyat” yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif dan didukung masyarakat luas. Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini.

Sayang seribu sayang. Di saat kita tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat ini untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS dan mengawalnya agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan “proyek bancakan”, tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian yang menunjuk WWF Indonesia sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS. Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan. 

Saya khawatir, ini terjadi gara-gara Pak Darmin Nasution (atau jangan-jangan hanya kerjaan Pak Lukita Dinarsyah Tuwo) yang kurang faham betapa sensitifnya masalah ini. Yang benar saja, masak WWF Indonesia (sebuah NGO yang berafiliasi atau “menjadi bagian” dari “jaringan global WWF”) berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lagi pula, mau ditaruh di mana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri? 

Apakah pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga yang berafiliasi dengan lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini? (Saya sendiri tak yakin seluruh pengurus inti WWF Indonesia dan internasional setuju dengan peran yang sedang dijalankan ini. Saya menduga ini kerjaan oknum pimpinan WWF Indonesia yang tak paham masalah sensitif ini).

Seburuk-buruknya negeri ini, saya berkeyakinan kita masih mampu mengurus urusan RAPS ini tanpa perlu memerankan (men-subkontrakkan?) ke pihak yang mudah dipersepsikan ada kaitan dengan pihak luar. Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia dan tak berafiliasi dengan pihak luar manapun, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi.

Maaf bila nada kalimat saya agak kesal. Saya benar-benar kecewa dengan berita ini:

https://m.antaranews.com/…/pemerintah-setuju-bentuk-sekreta…

Dengan segala hormat, semoga Pak Darmin Nasution dapat meninjau kebijakan ini. Semoga Pak Jokowi segera turun tangan mengatasi masalah ini. Semoga para petinggi WWF Indonesia dan internasional “yang autentik” dan selama ini memiliki pikiran bijak segera turun tangan “menjewer” bawahannya yang gegabah mau menerima pekerjaan (yang menurut saya) bukan porsinya.

Salam kesal,

Imam B. Prasodjo

Alasan Kemenko Perekonomian

Kamis pekan ini, 19 Oktober, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan WWF Indonesia sebagai upaya untuk mendukung program kebijakan pemerataan ekonomi.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk WWF Indonesia sebagai mitra untuk membentuk sekretariat bersama sebagai Project Management Office (PMO),” kata Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, sebagaimana dikutip media.

Lukita menjelaskan pembentukan sekretariat ini dilakukan untuk mempercepat proses reforma agraria yang penting untuk mendorong program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan kepemilikan atau penguasaan lahan serta penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Dengan penunjukkan PMO ini diharapkan kerja sama antar kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara lebih efektif dan mempercepat target program reforma agraria,” katanya.

Saat itu, CEO WWF Indonesia Rizal Malik mengatakan kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan mewujudkan perhutanan sosial, serta melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati.

Tanggapan WWF Indonesia

Rappler mengontak Rizal Malik yang tengah berada di Tual, Maluku Tenggara,  Sabtu malam, untuk meminta tanggapan berkaitan dengan surat terbuka Imam Prasodjo.

“Yang pertama perlu diklarifikasi Yayasan WWF Indonesia adalah badan hukum Indonesia dengan pendiri dan pengambil keputusan (Board) semuanya orang Indonesia,” kata Rizal melalui pesan pendek.

Yang kedua,  kata Rizal, sudah 10 tahun WWF Indonesia membantu Kemenko Perekonomian yang menjadi sekretariat kerjasama 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei) untuk penyelamatan Heart of Borneo. 

Yang ketiga, WWF Indonesia sudah sejak tahun 2000 terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial, dan membantu penyelesaian konflik tenurial di beberapa taman nasional. 

Menurut Rizal, dia sudah melakukan klarifikasi mengenai hal ini kepada  koalisi NGO yang terlibat dalam reforma agraria.  Dia sudah mencoba klarifikasi soal posisi yayasan WWF Indonesia ke Imam Prasodjo.

Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah antara lain mencakup legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas sembilan juta hektar.

Dari luasan tersebut, sebanyak 4,5 juta hektare ditargetkan untuk legalisasi aset dengan 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi.

Sisanya sebanyak 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah-tanah terlantar serta 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara. – Rappler.com