Idrus Marham tunjukkan SK dukungan Partai Golkar ke Ridwan Kamil

BANDUNG, Indonesia – Partai Golkar memastikan dukungannya kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 mendatang.  Dukungan itu dibuktikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Bandung itu di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, pada Sabtu, 4 November 2017.

Idrus memperlihatkan kepada Ridwan Kamil Surat Keputusan (SK) dukungan asli yang telah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto dan dirinya selaku Sekjen pada 24 Oktober 2017 lalu. 

Namun, Idrus hanya bisa memperlihatkan surat itu lantaran berdasarkan mekanisme partai, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat yang berwenang menyerahkan SK dukungan tersebut.

“Mekanisme penyerahannya sesuai dengan aturan di  Partai Golkar itu nanti diserahkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan setelah itu DPD Partai Golkar Jawa Barat didampingi oleh pemenangan pemilu Jawa satu akan menyerahkan kepada Kang Emil (panggilan Ridwan Kamil),” ujar Idrus yang didampingi Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Nurul Arifin. 

Idrus mengatakan SK itu harus diserahkan oleh Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar Dedi Mulyadi kepada Ridwan Kamil paling lambat pekan depan. Pengurus pusat berencana menyerahkan SK tersebut ke Ketua DPD Jawa Barat pada Rabu 8 November 2017.

Dalam SK itu disebutkan Partai Golkar resmi mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur berpasangan dengan kader Partai Golkar Daniel Mutaqien Syafiudin sebagai calon wakil gubernur di Pilgub Jabar 2018.  Dengan terbitnya SK tersebut, Idrus menegaskan pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien sudah final.

“Surat yang sudah ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen itu adalah final. Tidak ada lagi seandainya-seandainya, itu sudah selesai.  Tinggal bagaimana ke depan ini, kita dekat dengan rakyat, kita yakinkan dengan rakyat bahwa  Kang Emil lah yang terbaik memimpin Jawa Barat ke depan,” ujar Idrus yang mengenakan kemeja putih itu.

Pernyataan Idrus itu sekaligus menjelaskan perihal SK bodong yang beredar dan kasusnya saat ini sedang diproses Polda Jabar.  Idrus menegaskan surat itu bukan dari Partai Golkar karena tidak dilengkapi dengan nomor dan tanggal surat serta tanpa stempel. 

Idrus menyakini keputusan pengurus pusat ini akan dipatuhi oleh kader-kader Partai Golkar di daerah, termasuk Dedi Mulyadi, sesuai dengan mekanisme partai yang ada.

“Saya punya keyakinan kader-kader Golkar yang militan, yang betul-betul militan dan memahami aturan yang ada, saya punya keyakinan akan melaksanakan surat keputusan ini,” katanya.

Idrus menepis kabar ketidakharmonisan antara pengurus pusat dengan pengurus DPD Partai Golkar yang dipicu beralihnya dukungan pengurus pusat dari Dedi Mulyadi ke Ridwan Kamil.  Idrus juga membantah rumor pemecatan Dedi sebagai Ketua DPD.

“Pak Dedi Mulyadi sebagai ketua tentu akan melaksanakan keputusan ini dan tentu Dedi Mulyadi tetap menjadi ketua.  Saya bertanggung jawab kalau ada isu-isu bahwa ada yang mau ganti, gak ada yang ganti.   (Posisi) itu hanya bisa diganti kalau ada tanda tangan ketua umum dan sekjen.  Jadi jelas, saya jamin itu dan saya jamin Dedi tidak ada pergantian apa-apa,” kata Idrus.

Di tempat yang sama, Ridwan Kamil  menyatakan rasa syukurnya atas dukungan Partai Golkar terhadap pencalonan dirinya sebagai gubernur di Pilgub Jabar.  Dukungan itu, menurut Emil, sebagai bukti bahwa partai berlambang pohon beringin ini telah bersikap rasional. 

“Mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kepercayaannya bahwa Golkar sangat rasional melihat aspirasi rakyat dan mewujud pada dukungan hari ini,” kata Emil.

Emil menyatakan akan taat pada mekanisme Partai Golkar yang akan menyerahkan surat itu secara resmi melalui Ketua DPD Jawa Barat.  Setelah surat itu diterimanya, Emil bertekad akan terus bekerja keras untuk terus meningkatkan elektabilitasnya. 

“Saya taat pada prosedur Partai Golkar, menunggu (SK diserahkan) di minggu depan, setelah itu saya tidak akan berubah, tetap akan bekerja keras, tidak berleha-leha untuk memastikan setiap bulan elektabilitas bisa naik.  Saya mohon dukungan,” ujarnya.

Emil menyatakan dukungan dari Partai Golkar merupakan dukungan luar biasa yang diterimanya.  Apalagi Golkar yang memiliki 17 kursi di DPRD Jawa Barat semakin memantapkan posisinya sebagai calon gubernur pertama yang telah mendapat tiket ke ajang kontestasi Pilgub Jabar.  Dengan tambahan 17 kursi dari Golkar, dukungan Emil telah melampui syarat minimal pencalonan, yakni 38 kursi.

“Syariatnya kan semakin banyak dukungan semakin baik daripada tidak ada dukungan atau sedikit dukungan.  Struktur Partai Golkar ini luar biasa, 17 kursi plus belasan kepala daerah.  Artinya instrumen itu ada.  Jadi sangat signifikan dan kita tinggal menyinkronisasi visi misi Partai Golkar, yang kekaryaan dengan gaya saya yang memang bekerja,” ujar Emil.

Emil mengaku dukungan Partai Golkar ini tanpa mahar, hanya visi misi memperjuangkan kepentingan rakayt.   Menurutnya, hubungan dia dengan Partai Golkar merupakan hubungan dua arah yang saling menguntungkan.  Emil menjelaskan, posisinya sebagai Wali Kota Bandung yang dikenal banyak karya akan memperkuat eksistensi Golkar di masyarakat.

“Saya kira tidak ada mahar, kecuali visi misi memerjuangkan kepentingan rakyat.  Karena kalau rakyatnya senang denga kiprah saya dan rakyat tahu bahwa Golkar yang mendukung saya, nanti buahnya Golkar yang akan mendapat simpati rakyat Jawa Barat,” sebut Emil.

Sementara mengenai calon wakil gubernur yang akan mendukungnya, Emil menyerahkan sepenuhnya pada musyawarah partai koalisi, yakni Golkar, PKB, PPP, dan Nasdem.

“Koalisi akan berkumpul, silakan diskusikan, nanti saya akan mengikuti hasil musyawarah,” kata Emil.

Kader Partai Golkar mendukung?

Klaim Idrus Marham yang menyatakan kader Partai Golkar akan mendukung keputusan pengurus pusat yang mencalonkan Ridwan Kamil, sepertinya terlalu cepat.  Pasalnya, protes terhadap keputusan itu telah muncul sejak dukungan terhadap Ridwan Kamil masih berupa wacana.  Sejumlah kader akar rumput Partai Golkar di Jawa Barat menyatakan menolak pencalonan Ridwan Kamil dan tetap mendukung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur di Pilgub Jabar.

Protes itu kemudian diwujudkan dalam bentuk petisi yang diunggah di situs change.org.  Petisi yang berjudul Pertaruhan Kesetiaan Kader Partai Golkar Jawa Barat ini diunggah Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat pada Kamis 2 November 2017.

“Betapa sangat sakitnya hati saya dan mungkin juga seluruh Pengurus, Kader, anggota dan simpatisan PG (Partai Golkar) di Jawa Barat mendengar pernyataan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di media massa bahwa Cagub yang ditetapkan adalah bukan Dedi Mulyadi. Alasannya sederhana karena hasil survei, elektabilitasnya kalah sama nama lain yaitu yang bukan Kader PG maka DPP PG lebih berhak dan menguntungkan mengusung Cagubnya yang bukan Kader PG dan Kader PG cukup diposisikan menjadi Cawagubnya saja,” tulis Aat di petisi tersebut. 

Sebagai kader Partai Golkar, Aat menyampaikan 4 poin petisi politik, yaitu :

1.      Keputusan DPP PG yang menetapkan Cagub dan Cawagub saat ini perlu diuji oleh DPD PG Jabar dan DPD PG Kota /Kabupaten apakah sudah sesuai dengan misi partai dan konstitusi partai…?

2.      Jika tidak sesuai misi dan konstitusi partai saya meminta DPD PG Jabar dan DPD PG Kota/Kabupaten Jabar untuk melakukan perlawanan secara konstitusional.

3.      Kepada para Ketua DPD PG Kota/Kabupaten Se Jawa Barat berpeganglah kepada Sumpah atau Ikrar Panca Bhakti yang akan menjunjung persatuan dan kesatuan dengan berwatak setia kawan. Saatnya menunjukkan hal itu sekarang demi harga diri dan kehormatan kolektif Warga Partai Golongan Karya di Jawa Barat.

4.      Tidak ada kepastian di dunia ini selain datangnya kematian dan tidak ada keputusan manusia yang tidak bisa dirubah kecuali keputusan Tuhan. Rubahlah keputusan DPP PG itu jika ada kekeliruan didalamnya atau DPP PG akan berhadapan dengan kesetiaan Kader PG Se Jawa Barat terhadap Konstitusi Partai. 

Petisi yang dimulai sejak dua hari yang lalu itu telah mendapat 2.351 tanda tangan pada pukul 19.30 wib, Sabtu 4 November 2017.

Berbagai alasan disampaikan warganet yang mendukung petisi tersebut.   Mayoritas menyatakan dukungannya pada Dedi Mulyadi dan sebagiannya lagi menginginkan Jawa Barat lebih baik. – Rappler.com