Indonesia-Malaysia sepakat tuntaskan empat isu besar

Salah satu kesepakatan yang disampaikan yakni komitmen Pemerintah Malaysia untuk melindungi TKI

Rappler.com

3:43:47am November 23, 2017

3:43:47am November 23, 2017

SEPAKAT. Presiden Joko Widodo dan PM Najib Tun Razak bertemu dalam forum konsultasi ke-12 di Kuching pada Rabu, 22 November. Foto oleh Biro Pers Istana

SEPAKAT. Presiden Joko Widodo dan PM Najib Tun Razak bertemu dalam forum konsultasi ke-12 di Kuching pada Rabu, 22 November. Foto oleh Biro Pers Istana

JAKARTA, Indonesia - Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu, 22 November berkunjung ke Kuching, Malaysia untuk bertemu dengan mitranya Perdana Menteri Najib Tun Razak. Pertemuan yang dibalut dalam Forum Konsultasi Tahunan itu sudah 12 kali diadakan.

Dalam pertemuan yang digelar kemarin, menghasilkan kesepakatan untuk menuntaskan empat isu besar, yakni sengketa perbatasan, perlindungan TKI, keamanan dan ekonomi. Berdasarkan perjanjian perbatasan 1915, kedua negara memiliki sekitar sembilan perbatasan darat, lima di antaranya mencakup wilayah di antara Kalimantan Utara dan Sabah.

Empat sengketa lainnya mencakup wilayah antara Kalimantan Barat dan Serawak. Presiden Jokowi dan PM Najib ketika bertemu tahun 2015 lalu sudah sepakat untuk mempercepat penyelesaian lima sengketa perbatasan darat di wilayah Kalimantan Utara dan Sabah, serta empat sengketa di Kalimantan Barat dan Sarawak.

Bahkan, untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan. Kedua negara menunjuk utusan khusus. Indonesia menunjuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo. Sementara, Malaysia menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman.

Namun, isu sengketa teritori ini juga menyangkut area laut, salah satunya Laut Sulawesi. Isu delimitasi laut di antara kedua negara ini masih terus dicari titik tengahnya.

Dalam pertemuan kedua pemimpin di Kuching, baik Jokowi dan Najib mengakui ada progres terkait isu tersebut.

“Kedua pemimpin menyambut baik kelanjutan progres kinerja Utusan Khusus dan memuji upaya yang telah mereka lakukan untuk menghilangkan perbedaan di antara kedua sisi dan mencari solusi bagi delimitasi teritorial laut dan zona maritim lainnya di Laut Sulawesi,” demikian pernyataan bersama kedua pemimpin dalam jumpa pers yang digelar kemarin.

Baik Jokowi dan Najib juga memiliki posisi yang sama terkait Perbatasan Sementara Area Laut (PTSB) di bagian selatan Selat Malaka. Kedua pemerintah juga mendorong adanya pertemuan teknis agar negosiasi delimitasi di wilayah laut, khususnya di Selat Malaka segera rampung.

“Kedua pemimpin telah menugaskan masing-masing utusan khusus untuk mengambil langkah dalam mempertahankan dan mencari berbagai solusi memungkinkan delimitasi perbatasan maritim di antara kedua negara,” demikian isi pernyataan bersama itu.

Isu lainnya yang dianggap penting, khususnya bagi Indonesia adalah keberadaan WNI di Malaysia. Seperti yang diketahui ada sekitar 2 juta WNI yang bermukim di Negeri Jiran. Tetapi, 1,2 juta orang di antaranya bekerja di sana tanpa memiliki dokumen.

Mereka lah yang menjadi sasaran Pemerintah Malaysia melalui program rehiring. Sebab, jika mereka tidak memiliki dokumen, para TKI dapat dipenjara dan dideportasi.

Dalam pertemuan konsultasi di Kuching, Jokowi dan Najib sepakat untuk mencari akar permasalahan mengapa para pekerja Indonesia tetap bekerja di Negeri Jiran tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai. Sebab, jika tidak, maka jumlah TKI yang terjaring program itu semakin meningkat.

“Kedua pemimpin telah menugaskan pejabat yang berwenang untuk memulai diskusi dalam mencari solusi dan cara terbaik untuk menuntaskan pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen,” kata kesepakatan bersama kedua pemimpin.

Pemerintah Malaysia juga sepakat untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jokowi juga menyampaikan penghargaannya terhadap Malaysia karena telah mengizinkan dibangunnya Pusat Komunitas Belajar (CLC).

Tempat itu dimanfaatkan bagi anak para TKI agar tetap mengecam pendidikan. Saat ini, ada 19 CLC yang dibangun di area perkebunan.

Lawan kampanye kelapa sawit

Kedua pemerintah juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dalam menyampaikan kekhawatiran terhadap aturan yang diterapkan oleh Dewan Resolusi Parlemen di Kelapa Sawit dan Deforestasi. Baik Malaysia dan Indonesia beranggapan ada kampanye untuk mendeskreditkan produk kelapa sawit sebagai penyebab gundulnya hutan. Padahal, menurut mereka, masih ada minyak dari tumbuhan lain yang telah berkontribusi terhadap gundulnya hutan.

“Sikap diskriminasi apa pun yang muncul dari resolusi Dewan Parlemen Eropa tidak saja akan dilihat sebagai praktik yang tidak adil terhadap perdagangan, tetapi juga berpengaruh terhadap jutaan hidup para petani kecil di Indonesia dan Malaysia. Langkah apa pun yang diambil untuk membatasi akses pasar bagi kelapa sawit tidak menunjukkan komitmen oleh komunitas global yang ingin mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai agenda 2030, khususnya untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi,” kata kedua pemimpin.

Isu keempat yang menjadi perhatian kedua pemimpin yakni mencakup pertahanan dan keamanan. Beberapa warga Malaysia dan Indonesia pernah menjadi korban penculikan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di area Sabah.

Maka atas inisiatif Indonesia tahun 2016, Indonesia-Malaysia-Filipina bertemu di Yogyakarta untuk membahas patroli terkoordinasi wilayah perairan yang dianggap masih rawan. Sudah ada tiga kali patroli tiga negara di area tersebut yang digelar pada 19 Juni, 12 Oktober dan 13-15 November.

Melalui patroli terkoordinasi itu, kedua negara diharapkan juga bisa mencegah tindak kejahatan trans nasional lainnya seperti terorisme, penyelundupan, dan perdagangan manusia.

“Kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen mereka untuk mengatasi permasalahan itu secara efektif. Apalagi tantangan dan ancaman trans nasional terus membayangi keamanan dan stabilitas kawasan. Cara yang dipilih yakni melakukan pertemuan trilateral di antara tiga negara untuk membahas isu keamanan,” tutur keduanya. - Rappler.com

BACA JUGA:

Indonesia dan Malaysia sepakati lima poin kerjasama sawit

Tiga isu penting dalam pertemuan bilateral dalam pertemuan bilateral Jokowi-Najib