Upaya diplomasi Indonesia ke tiga negara untuk sikapi pengakuan Yerusalem oleh AS

JAKARTA, Indonesia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Minggu pagi, 12 Desember bertolak ke Amman, Yordania. Ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyikapi kebijakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Hal itu diumumkan oleh Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu, 6 Desember waktu setempat. Trump kemudian memerintahkan Departemen Luar Negerinya agar segera memindahkan gedung kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. (BACA: Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel)

Namun, Retno tidak hanya akan berkunjung ke Yordania, karena ia turut menyambangi Turki dan Belgia.

“Perjalanan ini ditujukan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina. Ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia akan selalu bersama Palestina,” ujar Retno dalam keterangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi ini.

Di Amman, Yordania, Retno akan bertemu dengan koleganya yakni Menlu Palestina, Riyad al-Maliki dan Menlu Yordania Ayman Safadi. Setelah itu, ia akan mendampingi Jokowi di Ankara untuk mengikuti KTT darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Rabu, 13 Desember.

Usai dari Ankara, Menlu perempuan pertama di Indonesia itu akan bertolak ke Belgia untuk melakukan lobi agar tidak ada satu pun negara di Uni Eropa yang mengikuti keputusan Negeri Paman Sam dengan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

“Di Brussel, saya akan bertemu dengan Menlu Uni Eropa untuk memperkokoh upaya diplomasi dan tidak mengikuti keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan tidak ikut memindahkan kedutaannya ke Yerusalem,” tutur dia.

Sejauh ini, negara-negara UE yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel menempatkan gedung kedutaannya di Tel Aviv. Mereka menghormati status quo kota Yerusalem yang masih disengketakan antara Palestina dengan Israel.

Sebelumnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini telah bertemu dengan Menlu Safadi di Brussel. Mewakili UE, ia mengutuk keputusan Trump yang
mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Mogherini, kebijakan Trump itu justru membawa upaya perdamaian di antara Palestina dan Israel kembali ke masa kegelapan dan terhenti.

Mogherini juga menegaskan sikap UE yakni tetap solid dengan solusi dua negara demi perdamaian di sana. Artinya, UE tidak hanya menyebut Yerusalem semata-mata ibukota Israel, namun juga ibukota bagi Palestina.

Rencananya, pada Senin esok, ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia menyerukan kepada dua pihak agar tetap tenang.

“Apa yang kami butuhkan dalam kondisi sulit seperti sekarang ini adalah kebijaksanaan dan keinginan untuk mendengar suara-suara bijak yang menyerukan perdamaian. Pun bereaksi juga secara tenang,” kata Mogherini seperti dikutip media.

Sementara, pada Sabtu kemarin, Menteri dari negara-negara Arab menyerukan Pemerintah AS agar membatalkan pengakuan mereka terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel. Keputusan itu diambil oleh para Menteri dalam sebuah resolusi pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir. Menurut mereka dengan sikap AS tersebut, Negeri Paman Sam sama saja telah memilih mundur sebagai sponsor dan penengah upaya perdamaian Israel dan Palestina.

“Para sepakat untuk menuntut kepada AS membatalkan keputusan mengenai pengakuan terhadap Yerusalem dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” demikian tertulis di dalam resolusi tersebut.

Pasca pengumuman itu, beberapa pemimpin negara Timur Tengah, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas membatalkan jadwal pertemuannya dengan Wapres AS, Mike Pence. Pence diutus oleh Trump untuk menemui beberapa pemimpin negara Arab dan kepala gereja dan menjelaskan kebijakan Pemerintah AS tersebut.

Keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel disambut dengan kecaman dan demonstrasi di seluruh dunia. Di Indonesia pun aksi unjuk rasa dan protes terjadi di gedung kedutaan dan konsulat jenderal AS di beberapa kota. Bahkan, ormas tertentu di Jakarta menyerukan agar Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donnovan diusir dari Tanah Air. – dengan laporan AFP/Rappler.com