Empat alasan Indonesia setia perjuangkan kemerdekaan penuh Palestina

Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944

Santi Dewi

12:15:0pm December 18, 2017

12:15:11pm December 18, 2017

DIPUJI. Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji langkah Indonesia melalui Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu setia mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan di KTT Luar Biasa OKI pada 13 Desember lalu. Foto: Kementerian Luar Negeri

DIPUJI. Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji langkah Indonesia melalui Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu setia mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan di KTT Luar Biasa OKI pada 13 Desember lalu. Foto: Kementerian Luar Negeri

JAKARTA, Indonesia - Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengakui Yerusalem adalah ibukota Israel pada Rabu, 6 Desember lalu, dunia internasional kembali memusatkan perhatian mereka kepada konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di area Timur Tengah tersebut. Namun, kali ini apa yang disampaikan oleh Trump lebih telak karena justru mematikan upaya perdamaian yang telah dilakukan selama puluhan tahun oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurut pengajar kajian wilayah Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia, Mohammad Riza Widyarsa, pernyataan Trump justru menjadi pembenaran bagi Israel untuk terus melanjutkan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina. Padahal, hal itu bertentangan dengan aturan internasional dan resolusi PBB.

Maka, tak ayal apa yang dilakukan Trump menuai kecaman keras dari berbagai negara termasuk Indonesia. Walau secara geografis wilayah Palestina dan Indonesia terbentang jarak ribuan kilometer, namun itu tidak memadamkan dukungan dan semangat publik Indonesia terhadap negara yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas tersebut. Bahkan, dukungan Indonesia sudah diberikan sejak dahulu, jauh sebelum negara ini merdeka.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan empat alasan mengapa Indonesia begitu peduli terhadap isu Palestina. Cita-cita akhirnya tentu menginginkan Palestina menjadi negara yang berdaulat penuh dan damai.

Pertama, kata Lukman, Indonesia sudah pernah merasakan dijajah oleh bangsa lain. Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang.

“Itu sebabnya, mengapa di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa ‘kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa’. Maka, menimbulkan suatu keheranan ketika di era modern seperti saat ini masih ada bangsa yang terjajah oleh bangsa lain. Justru, sekarang ini sudah tidak ada lagi orang yang berkompetisi atau bersaing. Mereka memilih untuk bersinergi,” ujar Lukman dalam sebuah diskusi pada akhir pekan lalu di Jakarta.

Alasan kedua, menurut Lukman, Indonesia adalah bangsa yang relijius sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, sebelum terbentuk dan bernama Indonesia.

“Maka, akan muncul tanda tanya besar ketika terjadi pelanggaran kepada hak-hak manusia oleh suatu bangsa ke bangsa lain. Tidak penjajahan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama. Itu pengingkaran terhadap kebebasan,” tutur dia.

Alasan ketiga, Yerusalem merupakan kota bagi tiga agama besar Samawi, yakni Kristen, Yahudi dan Islam. Di kota suci itu, terdapat bangunan Masjid Al-Aqsa yang memiliki makna penting bagi umat Muslim.

“Jadi, secara otomatis isu tersebut membawa kedekatan dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” katanya.

Keempat, Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia yakni pada 6 September 1944. Seorang saudagar dan Mufti Besar Amin al-Husseini mengabarkan kepada dunia internasional dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Itu sebabnya Indonesia memiliki hutang budi kepada Palestina. Bapak Presiden pun sudah menegaskan bahwa dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia ada isu Palestina,” kata dia.

Resolusi penentuan

Dengan semangat itu pula Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar menindak lanjuti hasil KTT Luar Biasa yang dilakukan pada 13 Desember lalu. Dua poin penting yang tertuang dalam resolusi itu yakni mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina dan menolak pengakuan sepihak Trump.

Tindak lanjut itu diprediksi akan terjadi pada Senin ini di PBB. Rencananya Dewan Keamanan PBB akan melakukan voting mengenai resolusi untuk menolak pernyataan Trump.

Dalam rancangan resolusi yang diperoleh media, tertulis beberapa hal, antara lain isu Yerusalem harus diputuskan melalui negosiasi. Anggota DK juga menyesalkan mengenai keputusan terkait status Yerusalem.

“Keputusan apa pun dan tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk mengubah karakter, status atau demografi di kota suci Yerusalem tidak akan memiliki dampak hukum apa pun,” demikian isi rancangan resolusi tersebut.

Oleh sebab itu, anggota DK PBB diharapkan menolak keputusan Trump dan membatalkannya. Para diplomat di kantor pusat PBB sudah memprediksi Negeri Paman Sam akan menggunakan hak veto mereka untuk memblokade resolusi tersebut. Tetapi, diprediksi hampir sebagian besar anggota DK justru akan menggunakan hak voting menolak keputusan Trump.

Poin lainnya yang tertuang di dalam rancangan resolusi tersebut yakni agar semua negara menahan diri dan tidak membuka kantor kedutaan di Yerusalem. PBB berharap semua negara anggotanya tidak mengakui tindakan apa pun yang bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional.

Sementara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap pemerintahnya akan segera membuka kantor kedutaan di Yerusalem timur, kota yang diklaim sebagai ibukota Palestina. Ini merupakan cara Erdogan menolak keputusan Trump. Namun, belum diketahui apakah keputusan itu akan ditindak lanjuti. - dengan laporan AFP/Rappler.com