27 juta rumah tangga miskin dapat subsidi listrik

 

JAKARTA, Indonesia – Urusan cabut atau tidak cabut subsidi tarif tenaga listrik TTL dan apakah harga BBM perlu naik, membuat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus menghadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo tiga kali dalam sepekan. 

“Presiden cek semua data yang kami paparkan. Untuk BBM, misalnya, sesudah memanggil menteri terkait, nampaknya diputuskan tidak ada kenaikan. Pertamina harus atur arus kas. Laba mereka memang berkurang. Tapi tahun lalu labanya lebih dari Rp 40 triliun,” kata Jonan, saat acara buka puasa dengan media, organisasi massa dan komunitas, di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2017.

Agenda tunggal Jonan hari itu adalah menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah mencabut subsidi untuk pelanggan TTL 900 VA yang dianggap mampu. “Bahasa yang ada di masyarakat memang kesannya ada kenaikan tarif listrik, “ kata Jonan. Sebagian masyarakat mengecam keputusan itu. 

Menurut Jonan, keputusan mencabut subsidi bagi pelanggan 900 VA yang mampu itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, 22 September 2016. Pencabutan subsidi dilakukan secara bertahap sejak Januari 2017.

Jonan memaparkan sejumlah grafis yang memuat fakta-fakta versi pemerintah. Temuan terhadap pelanggan 900 VA yang mampu, misalnya, mereka menggunakan listrik untuk lampu penerangan, seterika, rice cooker/magic jar, televisi, kulkas, pompa air, komputer/laptop. Total pemakaian per bulan 140 kWh. Tagihan listrik kelompok ini mencapai Rp 84.700 per bulan, dan menikmati subsidi listrik Rp 104.580 per  bulan.

Bandingkan dengan pelanggan 900 VA yang tidak mampu. Tidak ada pemakaian untuk kulkas, pompa air dan komputer/laptop. Total pemakaian Rp 70 kWh, tagihan listrik Rp 42.350 per bulan dan subsidi listriknya Rp 52.290 per bulan. 

“Jadi, berdasarkan fakta di lapangan itu, maka kami putuskan sebanyak 19 juta pelanggan 900 VA yang mampu tidak lagi disubsidi, agar tidak membebani APBN. Kita bisa alokasikan untuk bangun infrastruktur termasuk di daerah Indonesia bagian Timur,” ujar Jonan. 

Subsidi listrik dalam APBN 2017 sebesar Rp 44,98 triliun. Jika pencabutan subsidi orang mampu tidak dilakukan, menurut kalkulasi ESDM, subsidi bisa membengkak menjadi Rp 70,63 triliun.

Pelanggan listrik miskin masih disubsidi

Jonan juga menjelaskan bahwa dari 59 juta rumah tangga pelanggan listrik, masih ada 46% yang diberikan subsidi. Jumlahnya 27 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin. Sebelumnya, sebanyak  79% rumah tangga yang menikmati subsidi. Rinciannya, 23,2 juta pelanggan 450 VA dan 4,1 juta pelanggan 900 VA yang tidak mampu.

“Ini pesan dari UU no 30/2007 tentang energi, dan UU no 30/2009 tentang ketenagalistrikan, yang  tertulis subsidi hanya untuk golongan masyarakat tidak mampu,” ujar Jonan.  Menurut mantan menteri perhubungan ini, Presiden Jokowi memutuskan tidak ada kenaikan TTL selama Juli sampai Desember 2017.

Penentuan rumah tangga mampu dan tidak mampu merujuk pada data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga ini diketuai wakil presiden yang dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ada 2500 desa tanpa listrik

Jonan memamparkan,  masih ada 2.519 desa tanpa aliran listrik alias gelap gulita, mencakup 293.532 rumah tangga.  Pemerintah menargetkan menerangi desa-desa belum berlistrik dalam jangka waktu dua tahun (2017-2019).

Salah satu program yang segera dilaksanakan adalah pembagian cuma-cuma lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), masing-masing pada 2017 dipasang di enam provinsi paling timur Indonesia untuk melistriki 95.729 rumah.

Pada tahun 2018 akan dipasang di 15 provinsi seluruh Indonesia untuk melistriki 255.250 rumah . “Ini adalah program pra-elektrifikasi sambil melakukan pembangunan infrasfruktur ketenagalistrikan di desa-desa tersebut,” kata Jonan.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional pada 2019 mencapai 100 persen dari 92 persen per Maret 2017. Rasio elektrifikasi adalah jumlah kepala keluarga (KK) berlistrik dibagi jumlah KK di wilayah bersangkutan. 

Dari peta yang dipaparkan oleh ESDM, rasio elektrifikasi tertinggi ada di Provinsi Banten, dengan 99,9 %.  Rasio terendah, atau di bawah 50%, ada di Papua.  Sementara Provinsi NTT mencatat rasio elektrifikasi antara 50-70%. 

—Rappler.com