Tiga fungsi APBN menurut Menteri Sri Mulyani

Menurut Menkeu terbaik itu, persoalan bukan uangnya, tetapi pada kemampuan untuk membelanjakan dengan baik

Uni Lubis

6:47:17am August 23, 2017

6:47:17am August 23, 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (28/7). FOTO oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (28/7). FOTO oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

JAKARTA, Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2018 menunjukkan komitmen yang sangat nyata untuk mewujudkan APBN yang sehat.  

“Tapi kita tidak melakukannya secara drastis karena mengelola ekonomi itu harus dilakukan secara smooth, secara mulus, jangan menjadi faktor yang menimbulkan gejolak, tapi dia menjadi faktor yang menciptakan stabilitas,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Selasa 22 Agustus 2017.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Gedung Nusantara, MPR RI, 16 Agustus 2017 mengatakan, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% 

(BACA : Ini Indikator Ekonomi Makro  di RAPBN 2018)

Sri Mulyani mengatakan fungsi APBN adalah alokasi, distribusi dan stabilisasi.  “Waktu ekonominya mengalami pesimisme kita bisa menciptakan sedikit optimisme. Kalau ekonominya mengalami booming, kita bisa mengurangi supaya dia tidak mengalami overheating,” kata mantan direktur Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, kalau ekonominya mengalami situasi disparitas atau kesenjangan yang tinggi pemerintah perlu  memfokuskan kepada masalah kesenjangan itu. “Kalau kita perlu menyelesaikan masalah kemiskinan, maka APBN harus mampu untuk fokus menyelesaikan masalah kemiskinan.  Kalau kita ingin menciptakan kesempatan kerja, maka APBN bisa mendukung keinginan untuk menciptakan kesempatan kerja,” kata Sri.

(BACA :  Menteri ini sebut  Go-jek sebagai  inovasi untuk atasi ketimpangan ekonomi)

Belanja negara merupakan faktor penting dalam APBN.  Belanja negara tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 2.204,4 triliun, termasuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dan belanja kementerian dan lembaga Rp 814,1 triliun.  Belanja tersebut mengalami kenaikan cukup besar dari tahun lalu berada di kisaran Rp 760 triliun karena mencakup persiapan pemilu tahun 2019.

“Persoalan saat ini adalah bukan uangnya, tetapi pada kemampuan untuk membelanjakan dengan baik.  Isunya adalah kapasitas dan kompetensi membelanjakan uang. Ini menjadi sangat-sangat penting, karena persoalan dengan belanja yang besar, masyarakat tentu mengharapkan ada hasil nyata yang baik,” kata Sri Mulyani.

(BACA : Chatib Basri anggap RAPBN 2018 realistis dan konservatif)

Di ujung penjelasannya, Sri Mulyani mengatakan APBN 2018 didesain untuk menjaga momentum ekonomi kita agar terus-menerus menciptakan optimisme dalam penciptaan kesempatan kerja, menjaga daya beli rakyat dan memperbaiki kualitas pertumbuhannya itu sendiri. – Rappler.com