Sri Mulyani umumkan 21 BUMN yang tidak setor dividen

Perusahaan milik negara tersebut dalam keadaan rugi

Rappler.com

8:47:54am August 30, 2017

8:47:54am August 30, 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). FOTO oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). FOTO oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

JAKARTA, Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan nama-nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menyetor dividen, bagian keuntungan, kepada negara.  

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno yang belum diterima rapat oleh DPR, Sri menyampaikan ada 21 BUMN yang masih rugi, dan belum setor dividen.

Kerugian yang dialami 21 BUMN tersebut, mencakup kerugian dalam satu tahun dan kerugian akumulasi dalam beberapa tahun ke belakang.

"Selain BUMN yang punya kinerja positif lalu bayar dividen dengan pay our ratio yang beda-beda, ada juga yang belum mampu bayar karena menghadapi situasi keuangan yang tidak membaik,” ujar Sri Mulyani.

Mantan direktur pengelola Bank Dunia itu mengatakan, kerugian yang dialami  21 perusahaan milik negara tersebut ada yang disebabkan karena persaingan dan efisiensi, seperti PT Garuda Indonesia Tbk dan Perum Bulog.  Ada juga BUMN  yang memang telah merugi cukup lama dan sedang dalam proses restrukturisasi seperti PT Merpati Nusantara.

(SIMAK : Video Wawancara Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala N. Mansyuri )

"Kita berharap BUMN ini bisa terus menerus diperbaiki, sehingga dari sisi optimalisasi keuangan negara dan manfaatnya bagi masyarakat bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Kementerian BUMN menargetkan laba 118 perusahaan milik negara pada tahun 2017 sebesar Rp197 triliun, tumbuh 20,1% dibanding laba tahun 2016 yang diproyeksikan mencapai Rp164 triliun.

"Sinergi BUMN tetap menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi usaha sehingga perusahaan lebih kompetitif tidak hanya di pasar lokal tetapi juga bisa bersaing di tingkat global," kata Rini Soemarno kepada media dalam sebuah pertemuan mengenai "Kinerja BUMN 2016 dan Proyeksi 2017," di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.

Berikut BUMN yang diproyeksikan sampai akhir tahun 2017 tidak menyetorkan dividen karena mengalami kerugian berulang/akumulasi rugi:

BUMN rugi operasional karena kalah persaingan dan efisiensi:

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

2. Perum Bulog

3. PT Krakatau Steel (persero) Tbk

4. PT PAL

5. PT Dok Perkapalan Surabaya (persero) Tbk

6. PT Infofarma (Persero) Tbk

7. PT Balai Pustaka (persero)

8. PT Boma Bisma Indra (Persero)

9. Perum PEN

10. PT Berdikari (persero)


BUMN dalam proses restrukturisasi diantaranya:

1. PT Nindya Karya

2. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

4. PT Survey Udara Penas (persero)

5. PT Industri Sandang Nusantara (persero)

6. PT Iglas (persero)

7. PT Kertas Leces (Persero)

8. PT Djakarta Lioyd (persero)

9. PT Istaka Karya (persero)

10. PT Varuna Tirta Prakarsya (persero)

11. PT Primissima (persero)

Pemerintah menaikkan jumlah dividen menjadi Rp43,69 triliun dalam RAPBN 2018 dari jumlah dividen dalam APBNP 2017 sebesar Rp 41 triliun.

Dalam draft nota keuangan dan RAPBN 2018 disebutkan, perolehan dividen tersebut berasal dari pendapatan perbankan sebesar Rp 10,94 triliun dan sektor non perbankan sebesar Rp32,75 triliun. – Rappler.com