Mencari jawaban siapa pemilik kota di 5th Urban Social Forum

BANDUNG, Indonesia – Kota ini milik siapa? Kalimat itu menjadi pertanyaan yang mengawali dimulainya The 5th Urban Social Forum yang digelar di Aula SMA Negeri 3 Kota Bandung pada Sabtu 16 Desember. Pertanyaan itu berusaha dijawab oleh para pembicara yang dihadirkan panitia di panel pembuka.

Aktivis Lingkungan, Gugun Muhammad, pembicara pertama yang menjawab pertanyaan itu. Ia menjawab, kota milik pengembang swasta.

Gugun mengutip hasil riset Haryo Winarso yang mengungkap 35 ribu hektar di area Jabodetabek sudah dimiliki pengembang swasta.

“Hasilnya cukup menggegerkan. 35 ribu hektar itu separuh kota Jakarta, sudah dikuasai pengembang swasta. Ini setidaknya menjawab pertanyaan, kota ini milik siapa,” kata dia.

Gugun juga mengungkapkan terjadi ketimpangan akibat munculnya persepsi terhadap kampung sebagai tempat yang kumuh, liar, penyakitan, kriminal, dan anggapan yang negatif lainnya. Persepsi itu kemudian menimbulkan upaya peminggiran terhadap warga kampung.

“Sementara pusat-pusat kota dikuasai oleh mereka yang memiliki aset,” tuturnya.

Dilihat dari sisi tata ruang, Gugun memberi contoh RT/RW di Jakarta yang seringkali tidak melibatkan warga.

“Tidak ada pemerintah yang datang dan bertanya kepada warga kampung, apakah wilayahnya mau diberi warna hijau atau ungu.Ternyata ditentukan sendiri oleh pemerintah,” katanya menambahkan.

Tidak ramah terhadap perempuan

Pembicara lainnya, Hera Diani, melihat kepemilikan kota dari perspektif perempuan. Hera menjawab, kota belum menjadi milik kaum perempuan.

“Kota masih belum ramah untuk perempuan terutama dalam hal keamanan. Setiap hari kita menghadapi cat call kalau jalan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, terutama di transportasi umum,” ujar Managing Editor Magdelene.co ini.

Ketersediaan fasilitas transportasi yang masih kurang mengakibatkan perempuan harus berdesak-desakan sehingga dinilai Hera memunculkan peluang-peluang terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan.

Selain itu, infrastruktur juga tidak menjamin keamanan bagi perempuan. Misalnya kurangnya penerangan di halte, jalan, dan jembatan penyeberangan.

“Itu juga bisa menimbulkan kirminalitas pada perempuan. Selain itu, trotoar yang sempit juga menimbulkan terjadinya pelecehan-pelecahan seksual,” katanya.

Pemerintah juga tidak menyediakan sistem atau mekanisme pelaporan bagi tindak pelecehan seksual yang dialami perempuan.

“Kalaupun ada, penerimaannya masih tidak simpatik. Terjadi victim blaming terhadap perempuan yang melapor,” ucap Hera.

Dalam merencanakan tata kota, menurut Hera, keterlibatan perempuan masih dirasa kurang. Padahal, perempuan berperan banyak dan memiliki beban ganda, sebagai ibu dan juga perempuan bekerja.

“Kota ini milik semua orang terutama perempuan karena bagian dari masyarakat, jadi harus dilibatkan. Apakah kota ini sudah menjadi milik perempuan? Saya rasa belum, karena masih ada ancaman, diskriminasi, dan marginalisasi,” tutur dia.

Ruang publik diambil alih

Sementara, Savic Ali melihat kepemilikan kota dari berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini. Ia menyontohkan penolakan sekelompok masyarakat yang memprotes pagelaran musik, Djakarta Warehouse Project (DWP). Sebelumnya, LBH Jakarta juga pernah dikepung karena menyelenggarakan pagelaran seni. 

“Saya kira ini mulai menjadi fenomena yang umum di kota-kota di mana ruang publik berusaha diambil alih, dikendalikan, dan dikuasai oleh sejumlah kelompok yang tidak punya legitimasi,” kata Savic.

Seiring dengan itu, terjadi juga fenomena public space yang sesungguhnya adalah private public space yang dimiliki kekuatan modal atau institusi private.

“Diprivatisasinya ruang publik yang semu yang sewaktu-waktu bisa berganti. Dan untuk mengubahnya tidak perlu persetujuan masyarakat. Padahal sebuah ruang publik mengisyaratkan demokrasi. Keputusan-keputusan yang terkait ruang publik harus juga mendengarkan suara publik, harus mempertimbangkan kepentingan umum, mendengar aspirasi dari banyak kalangan. Itu tidak akan terjadi kalau statusnya private public space. Ini tantangan kita,” ujar aktivis Gusdurian itu.

The 5th Urban Social Forum memang menjadi ajang komunikasi dan interaksi antar penggiat sosial dan masyarakat untuk melontarkan berbagai ide dan pengetahuan tentang isu-isu perkotaan.

Sekitar 700 orang peserta dari berbagai daerah mendaftar secara online untuk mengikuti 22 panel diskusi dan 3 workshop yang mengangkat beragam isu perkotaan. Sebanyak 100 pembicara dari dalam dan luar negeri dihadirkan panitia. Dari luar negeri antara lain, Somsook Boonyabancha dari Asian Coalition for Housing Rights Thailand, Gyonggu Shin dari Gwangju International Center Korea Selatan, dan James Ryan Raj dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Acara ini juga melibatkan 20 organisasi sipil yang tergabung dalam Urban Social Forum.

“Kami berharap semua yang hadir menghadirkan dialog yang konstruktif,” kata Ketua penyelenggara, Ahmad Rifai dalam sambutannya.

Acara ini digagas oleh Yayasan Kota Kita ini digelar sejak 2013. Dalam penyelenggaraan yang kelima mengusung slogan “Anothes City is Possible”, disertai keyakinan kota yang diidam-idamkan, kota yang lebih manusiawi, adalah mungkin.

Ahmad mengungkapkan, setiap tahunnya jumlah peserta meningkat. Menurutnya, ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perkotaan.

“Saya rasa itu misi penting juga dari Urban Social Forum, awareness terhadap isu perkotaan, tapi bukan hanya itu, lapisannya sebetulnya sudah ada, tinggal membangunkannya. Tinggal menyediakan ruang untuk saling terhubung,” kata Ahmad yang juga Direktur Kota Kita.

Seperti juga yang diungkapkan Somsook. Perempuan asal Thailand ini menyebutkan, salah satu prasyarat untuk mewujudkan kota yang inklusif adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat.

“Dan memastikan keikutsertaan mereka yang paling rentan, dalam perencanaan. Sebagai contoh, warga miskin kota lebih dari mampu dan harus menjadi tokoh utama dalam mengimplementasikan strategi bersama pengurangan kemiskinan di kota-kota di Asia,” kata Somsook. – Rappler.com