Berita hari ini: Rabu, 27 September 2017

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Berita hari ini: Rabu, 27 September 2017
Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 27 September 2017.

Menteri Jonan: Tarif dasar listrik tidak akan naik hingga akhir tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah tidak akan menaikan tarif dasar listrik hingga akhir tahun ini. Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Negara.

Menurut Jonan, salah satu alasannya adalah faktor daya beli masyarakat. Walaupun tarif listrik tidak naik, Jonan menilai langkah tersebut tidak akan membuat PT Perusahaan Listrik Negara akan merugi.

“Bapak Presiden sudah memutuskan sampai akhir tahun, tarif listrik tetap sama, tidak naik,” ujar Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan itu memprediksi pendapatan PLN akibat tidak ada perubahan tarif listrik tetap sebesar Rp 5 triliun.

“Jadi, bukan rugi. Pasti masih untung. Kan pendapatannya PLN Rp 300 triliun lebih setahun,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir dengan kondisi keuangan PLN. Ia menilai PLN menghadapi risiko gagal bayar utang. Salah satunya disebabkan pertumbuhan penjualan listrik yang tidak sesuai harapan. Selengkapnya baca di sini.

Panglima TNI: Informasi pembelian 5.000 senjata bukan dari data intelijen

PAPARAN. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan paparan pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Fraksi PKS DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September. Foto oleh Wahyu Putro A/ANTARA

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan mengenai pernyataannya terkait pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI yang kemudian ia sampaikan di forum terbuka di Cilangkap. Gatot mengatakan apa yang disampaikan di hadapan media dan purnawirawan TNI bukan bersumber dari data intelijen.

“Yang saya sampaikan kemarin itu (yang diklaim forum internal) bukan informasi intelijen,” kata Gatot di gedung DPR.

Ia menjelaskan informasi intelijen punya formulasi tersendiri yang formulasinya tidak akan mudah dipahami publik.

“Informasi intelijen formulasinya, ‘si, a, bi, ba, me’. Siapa ya kan? Siapa pelakunya? Apa yang dilakukan, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa,” tuturnya.

Lagipula, kata Gatot, apa yang ia sampaikan belum terjadi. Konteksnya, Gatot kembali mengulangi, baru akan dilakukan.

“Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi, kan? Maka belum terjadi,” katanya.

Kendati begitu, ia mengaku menerima data intelijen soal pembelian senjata itu. Namun, yang berhak mendapat informasi tersebut, kata Gatot, hanya Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Selengkapnya baca di sini.

Jokowi mengaku sudah mendapat penjelasan soal isu pengadaan senjata dari Panglima TNI

DISKUSI. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku sudah bertemu dengan Panglima TNI dan membahas isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Foto diambil dari akun @setkabgoid

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan sudah bertemu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mendapat penjelasan mengenai isu pengadaan senjata laras pendek yang kini menjadi polemik. Namun, Jokowi tidak ingin menjelaskan secara detail apa materi yang ia bahas dengan Gatot, termasuk apakah informasi yang disampaikannya di hadapan purnawirawan TNI mengandung kebenaran.

“Sudah bertemu (Panglima TNI) tadi malam setelah pulang dari Bali. Panglima sudah bertemu dengan saya di Halim dan sudah dijelaskan,” ujar Jokowi kepada media usai membuka dan meninjau stan Pameran Kriyanusa Dekranas di Jakarta Convention Center.

Ia pun mengaku juga sudah mendengarkan penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto soal isu tersebut Bagi Jokowi, apa yang disampaikan Wiranto sudah cukup jelas.

“Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulangi lagi,” kata Jokowi.

Apa saja penjelasan dari Gatot dan Wiranto?

“Ya, tidak semua bisa saya sampaikan,” tutur dia.

Penjelasan yang disampaikan Wiranto dan Gatot ke publik berbeda. Jika Gatot menjelaskan ada institusi di luar militer yang ingin mengimpor 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden. Tetapi, pernyataan Gatot dikoreksi Wiranto yang menyebut jumlah senjata yang dibeli mencapai 500 pucuk.

Itu pun yang membeli adalah Badan Intelijen Negara (BIN) dari PT Pindad. Selengkapnya baca di sini.

Mantan atlet bulu tangkis Hariyanto Arbi menjadi bakal caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia

JADI BALEG. Mantan atlet bulu tangkis nasional Haryanto Arbi memutuskan menjadi bakal caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto diambil dari PB Djarum

Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi memutuskan untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mantan atlet yang dijuluki ‘Smash 100 Watt’ itu mengaku ingin memperjuangkan kesejahteraan dan masa depan atlet Indonesia.

“Perjuangan saya untuk Indonesia belum selesai. Saya ingin menjadi anggota dewan, karena saya ingin bisa memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan atlet,” ujar Hariyanto yang ditemui saat mendaftar bakal caleg PSI.

Ia menilai performa dan prestasi atlet olah raga Indonesia semakin menurun setiap tahunnya, termasuk dalam pagelaran SEA Games 2017. Haryanto menilai salah satu aspek krusial dari upaya meningkatkan prestasi olah raga nasional saat ini adalah dalam hal anggaran.

“Masalah budget ini pending supaya olah raga kita bisa maju,” kata dia.

Melalui olah raga, nama Bangsa Indonesia akan harum dan dipandang dunia internasional. Itu sebabnya sangat krusial untuk memperoleh perhatian. Selengkapnya baca di sini.

KPK: Perpanjangan masa kerja pansus hak angket hanya menghamburkan uang

OTT. Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan), Jamintel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (kedua kanan) memberikan keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 1 April. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ikut menanggapi keputusan sidang paripurna DPR yang memutuskan perpanjangan masa kerja pansus hak angket KPK. Ia menilai pansus angket memang merupakan kewenangan anggota DPR, sebagai bagian untuk melakukan fungsi pengawasan.

Tetapi, ia menyesalkan adanya perpanjangan Pansus Hak Angket KPK. Bagi Saut, sia-sia jika pansus memperpanjang masa kerjanya, karena lembaga anti rasuah itu tidak akan bersedia hadir walau dipanggil kembali.

Check and balance-nya KPK itu sudah ada forumnya, yaitu di Komisi III. Makanya, kami datang ke sana dan saya tidak hadir karena fokus di sini (Pengadilan Jakarta Selatan),” ujar Saut yang terlihat hadir di sidang gugatan praperadilan Setya Novanto.

Saut mengaku bingung karena forum konsultasi dengan mitranya hanya dengan Komisi 3, bukan dengan anggota pansus. Lagipula, menurut Saut, semua pertanyaan yang ditanyakan anggota pansus hak angket sudah dijawab KPK dalam rapat kerja dengan Komisi III.

“Jadi, forumnya ada dan itu lebih dari cukup,” kata dia.

Ia pun menilai jika kerja pansus hak angket tidak efisien dan efektif. Bahkan cenderung menghamburkan uang untuk membentuk Pansus Angket KPK. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!